Ikatan suci dua remaja itu akhirnya dibatalkan. Pihak keluarga diminta memisahkan mereka.
"Sebab, pernikahannya tidak sah," ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tapin Hamdani sebagaimana dilansir laman Prokal.
Sesuai syariat Islam, wali yang menikahkan adalah ayah kandung atau keluarga.
"Apabila tidak ada, bisa diwakilkan dengan wali hakim yang ditunjuk KUA setempat," kata Hamdani.
Berdasarkan hasil penelusuran, IB ternyata masih memiliki kakak kandung.
Namun, keberadaan kakak kandung IB tidak diketahui, Sebelumnya IB disebut yatim piatu.
"Oleh
sebab itu, ini jelas kekeliruan dan perkawinan ini bisa dianggap tidak
sah karena dari mempelai perempuan masih ada keluarganya," jelas
Hamdani.
Pada Selasa (17/7) sempat terdengar kabar bahwa keluarga ZA dan IB hendak ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi.
Akan tetapi, hingga pukul 10:00 Wita, permintaan dispensasi itu tidak ada.
Di sisi lain, Radar Banjarmasin mendatangi kediaman Jannaria yang merupakan nenek ZA di Kecamatan Binuang.
Di
sana terlihat rombongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) Kabupaten Tapin yang melakukan mediasi dengan keluarga ZA
dan IB.
Saniah yang merupakan ibu ZA
menerima hasil mediasi yang dihadiri tokoh masyarakat dan pemerintah
daerah setempat di Polsek Binuang pada Sabtu (14/7).
Dia menambahkan, pihak keluarga menyetujui usulan Dinas PPPA untuk menyekolahkan ZA dan IB.
"Rencananya mau ikut paket C,
